SIA PBL 2006 Fakultas Kedokteran (Bagian 2.a)

Sebelum saya lanjutkan ke fitur2 SIA PBL 2006 ™ saya ingin menyampaikan terlebih dahulu aspek teknis yang dirancang dalam system ini, semoga bermanfaat

1. Server-server untuk SIA PBL 2006 ditempatkan dalam DMZ. Akses kontrol ke dalam DMZ diatur oleh router dan firewall. Aturan dasar dari firewall adalah “Deny All”.  Port akses kedalam DMZ adalah port 25 (SMTP), port 80 (http) dan port 443 (https). Khusus untuk keperluan remote dekstop akan dibuka port 3363 (remote desktop).
2. Akses ke DMZ dapat dilakukan melalui TCP/IP, baik Intranet maupun extranet. Intranet digunakan oleh administrasi internal kampus. Extranet digunakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengakses SIA PBL 2006, misalnya rumah sakit dan bank. Akses extranet dilakukan melalui jaringan internet.
3. Seluruh server menggunakan sistem operasi Microsoft Windows 2003 Server.
4. Pada database terdapat dua server yang keduanya menggunakan Microsoft SQL Server 2005.
5. Database pertama digunakan untuk OLTP dan business logic yang melayani traksaksi SIA PBL 2006.
6. Database kedua merupakan replikasi database pertama yang digunakan untuk Data Warehouse, OLAP, dan Reporting Service.
7. Application server merupakan server yang beriteraksi secara langsung dengan user.
8. Applicatoin server, selain terhubung dengan jaringan LAN, juga terhubung dengan GSM modem untuk menjalankan aplikasi SMS.

Logical Architecture

Pembangunan SIA PBL 2006 didasarkan pada :

1. Seluruh server menggunakan sistem operasi Microsoft Windows 2003 Server
2. Server DBMS menggunakan Microsoft SQL Server 2005
3. SIA PBL 2006 dibangun menenggunakan .Net Framework versi 2.0
4. Coding SIA PBL 2006 menggunakan .Net Framework native language VB .Net atau C#

SIA PBL 2006 menggunakan model n-tier architecure. Logical architecture SIA PBL 2006 dapat dilihat pada gambar diatas.

1. Pada presentation layer, SIA PBL 2006 dapat diakses menggunakan 3 cara, yaitu web browser, Win Application, dan SMS. Pada layer ini hanya sebagai presentation atau user interface. Walaupun menggunakan windows application, tidak ada business logic yang diletakkan pada sisi user.
   1. Web Browser : penggunaan web browser didasari pertimbangan pada komputer user. Komputer user tidak memerlukan instalasi khusus untuk mengakses SIA PBL 2006. Komputer user hanya digunakan untuk mengakses SIA PBL 2006 dan tidak mempunyai device khusus yang berhubungan dengan operasional business proses FK.
   2. Windows  application: user dapat mengakses SIA PBL 2006 menggunakan software aplikasi windows yang dibangun untuk keperluan SIA PBL 2006. Hal ini dimungkinkan untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Pertimbangan yang harus diperhatikan untuk menggunakan windows application adalah spesifikasi PC client harus memenuhi persyaratan untuk menjalankan applikasi dengan .Net Framework versi 2.0, dan PC client terhubung dengan device khusus yang diperlukan untuk operasional business proses FK. Akses business logic SIA PBL 2006 dari windows application dilakukan dengan cara memanfaatkan web service yang dibangun pada sisi business tier. Windows application tidak dapat mengakses langsung ke database, tapi harus menggunakan protokol http.
   3. Cell Phone: akses dari cell phone dilakukan menggunakan SMS. SMS digunakan untuk melayani penyebaran informasi yang diperlukan oleh civitas academic FK (optional) melalui telpon seluler.
   4. Firewall, digunakan untuk membatasi akses ke dalam DMZ. Akses ke server SIA PBL 2006 hanya diperbolehkan menggunakan protokol http.
   5. Web server,  dingunakan sebagai interface utama pada server SIA PBL 2006 ke user. Pada web server diletakkan web application, web services, dan deployment server.
   6. Web application, digunakan untuk memberikan layanan akses SIA PBL 2006 melalui web browser. Web form untuk user interface aplikasi SIA PBL 2006 diletakkan pada bagian ini.
   7. Web service, digunakan untuk memberikan layanan akses SIA PBL 2006 melalui windows application. Semua web method untuk akses business logic SIA PBL 2006 diletakkan pada bagian ini.
   8. Deployment Click One, digunakan untuk keperluan deployment dan installasi software windows application. Instalasi software pada PC user dilalukan menggunakan teknologi Click One. Hal ini bertujuan untuk mempermudah deployment dan kontrol pada saat update software user.
   9. SMS service, digunakan untuk memberikan layanan SMS untuk akses SIA PBL 2006 melalui cell phone (optional).
   10. Busines logic. Bagian ini merupakan business layer, dimana terdapat library dari business logic untuk business proses SIA PBL 2006. Busines logic dapat ditempatkan pada dua tempat, pertama sebagai library pada application server, dan kedua pada server DBMS. Bagian ini juga merupakan interface antara  web application, web service, dan sms service, dengan DBMS.
   11. DBMS OLTP. SIA PBL 2006 menggunakan dua DBMS. DBMS pertama dingunakan untuk OLTP yang melayani seluruh transaski proses binis SIA PBL 2006. Pada bagian ini juga ditempatkan busines logic yang langsung berhubungan dengan proses database. Business logic pada bagian ini dapat berupa store procedure dan CLR (Common Language Runtime). Diutamakan busines logic ditempatkan pada bagian ini.
   12. DBMS OLAP. Bagian kedua DBMS SIA PBL 2006 digunakan sebagai OLAP. DBMS OLAP merupakan replikasi dari DBMS OLTP yang digunakan untuk keperluan datawarehouse, integrasi, analysis, dan reporting.  Selain database engine, pada bagian ini dijalankan SSAS (SQL Server 2005 Analysis Services),  SSIS (SQL Server 2005 Integration Services), dan SSRS (SQL Server 2005 Reporting Services). Akses reporting service oleh user dilakukan melalui web browser.

Sistem Informasi Akademik Problem Based Learning (SIA PBL) Di Fakultas Kedokteran UMY (Bagian 1)

Sudah lama tidak ngupdate blog ini.. selain praktek, juga oleh karena berbagai kesibukan baik di kampus maupun di luar kampus sebagai konsultan SIM RS. Ya sekedar sharing knowledge saja tentang .Net Framework pada pengembangan sistem informasi akademik untuk kurikulum problem based learning (PBL) pada pendidikan kedokteran terutama yang sudah kami kembangkan selama ini di kampus  FKUMY (alamamater dan juga tempat berkarya saya saat ini).

Sedikit cerita dulu… biar aga “heroik” sedikit… hehe..

Awal mula pengembangan SIA PBL 2006 ™ ini mengalami masa sejarah yang tidak pernah saya lupakan, pengalaman dengan developer “fiktif” yang tidak jelas alamat kantornya yaitu PT. GESINDO SURIN sangat membekas sampai sekarang. Saat itu (tahun 2004) saya masih belum terlibat dalam pelolosan developer tersebut untuk mendapatkan proyek senilai hampir setengah M (+ 450 juta — software+ hardware) yang ternyata hangus dilalap kebohongan dan ketidakprofesionalan pengembang. Hehe.. kini tinggal puing-puing hardware rakitan glodok yang menumpuk di ruang server kami.. Pada akhirnya saya mendapat amanah dari pimpinan untuk mengawal proyek itu setelah berjalan 1 tahun untuk diimplementasikan pada tahun 2004. Awal memegang kendali developing belum merasakan keanehan-keanehan produk GS itu. Namun dengan berbekal dokumen requirement yang ada (meskipun asal-asalan) saya bisa turut mencicipi betapa buruknya struktur database dan relasi-relasinya maupun logika alur business process nya. Dan lebih parahnya lagi proyek ratusan juta itu hanya bisa dipakai untuk satu angkatan saja (dengan mahasiswa tidak lebih dari 200 mahasiswa) karena ketika digunakan pada mahasiswa angkatan 2005 semua table mengalami duplikasi.

Akhirnya saya mengambil keputusan untuk putus kontrak dengan PT.GS itu dengan berbagai pertimbangan baik keuntungan maupun resikonya. Kemudian akhirnya kami susun ulang bersama-sama dengan tim dari rekan-rekan fakultas teknik (Dwijoko, Helmizain, dan Saiful anwar) yang tergabung dalam Medical Information Supporting Unit (MISU) tahun 2005 untuk mengganti total SIMAKPBL 2004 karya PT. GS itu.

Hasil analisa masalah yang menjadi pertimbangan utama adalah sebagai berikut :

1. SIA PBL 2004 sudah tidak layak lagi digunakan
2. Sebagian besar user sudah familiar dengan windows dan internet explorer.
3. Cukup mendesaknya kebutuhan seiring dengan terus berjalannya proses belajar mengajar tetapi proses penilaian terhenti sehingga bisa dikatakan “gawat yang darurat” artinya gawat yang membutuhkan terapi segera
4. Platform yang paling handal (saat itu) masih milik Microsoft .Net Framework baik dari segi keamanan maupun support system yang disediakan Microsoft.
5. Universitas sudah memiliki software lisensi Microsoft selain windows XP dan MS Office 2003 yaitu :
   1. MS Windows Server 2003
   2. Visual Studio
   3. MS Visio 2002
   4. MS SQL Server 2005
6. Serta alasan yang sangat penting adalah proses belajar mengajar tidak bisa dihentikan sehingga alur nilai terus menerus bertambah, sedangkan SIA PBL 2004 sudah tidak mampu lagi mengkover masalah.

Nah.. lalu ahirnya kami dihadapkan pada 2 pilihan, model KSO atau swakelola, namun dengan mempertimbangkan berbagai keuntungan dan kerugian akhirnya saya dan tim memutuskan untuk merekrut programmer secara perorangan untuk membuat baru SIA PBL berdasarkan arahan dan instruksi dari tim MISU saat itu.

Lalu SIMAKPBL 2004 kita rilis ulang menjadi SIA PBL 2006 ™ dengan karakteristik dan keunggulan sebagai berikut :

1. Mampu mengelola kurikulum dengan sistem Problem Based Learning (PBL) yang khas dengan kegiatan TUTORIAL dan perkuliahan dalam bentuk BLOK
2. Sistem lebih stabil dan sangat dinamis mengikuti pola kebijakan PBL klasik maupun KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) sesuai dengan Standard Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI)
3. Memiliki fasilitas-fasilitas unggulan seperti :
   1. Bank Soal
   2. Item analisis (Analisis tingkat kesulitan soal ujian)
   3. Blokset
   4. Opscan Nilai
   5. Terintegrasi dengan SIA PBL 2006 Online dan SMS Gateway
   6. Format laporan sesuai dengan EPSBED (Drjen DIKTI)
   7. Terintegrasi dengan sistem presensi barcode (MISU Sign System) dan jadwal kuliah
4. .Net framework sangat aman dari virus maupun bugs
5. Dapat diakses dengan menggunakan Internet Explorer dan browser lain tanpa harus menginstal apapun di PC Client.
6. dll

(bersambung ke bagian 2 – Fitur-fitur SIA PBL 2006 ™ )

Banyak Belajar dari EHR PMPK UGM di RSCM, catatan singkat perjalanan 2 hari

 

Hari ini terasa melelahkan sekali.. entah kenapa sejak berangkat dari jogja sudah agak kurang mantab dengan keputusan untuk ke Jakarta hari ini. Mulai dari load kerjaan di fakultas yang selalu tinggi menjelang kepergian, ditambah lagi dengan urusan keluarga oleh karena baru pindah rumah 2 hari yang lalu hingga keterlambatan kedatangan Argo Dwipangga hingga 2 jam 57 menit dari jadwal semula. Begitu sampai di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di daerah Menteng, ternyata penghuni kamar yang dipesan belum check out, terpaksa mandi di kamar mandi kantor MKKM.

Namun tidak berarti perjalanan ke Jakarta ini menjadi kekurangan makna. Ternyata banyak yang saya dapat dari RSCM tentang administrasi pasien rawat jalan dan rawat inap terutama tentang standard data dan standar kode diagnosis. Ada beberapa hal penting yang bisa diambil bahwa dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS harus memenuhi standard-sandar international. Di Indonesia belum banyak vendor yang mengembangkan SIM RS yang support terhadap pertukaran data klinis pasien ke komunitas internasional. EHR system di RSCM ini (dikembangkan oleh PMPK UGM) ternyata sudah sedemikian kompleks memasuki era globalisasi data kesehatan yang uniq. Beberapa kelebihan EHR yang ada ini antara lain:

1. UMLS, merupakan library of biomedical vocabulary dari berbagai istilah kedokteran di dunia. Dikembangkan oleh National Laibrary of Medicine sejak lebih kurang 15 tahun yang lalu, saat ini memiliki banyak vocabulary terpadu didalam UMLS metathesaurus diantaranya NCBI taxonomy, Gene Ontology, Medical Subject Heading (MeSH), OMIM dan Digital Anatomist Symbolic Knowledge Base. Dapat dibayangkan jika suatu SIM RS yang terdapat modul clinical database mengentri setiap diagnosis kemudian tekait dengan gejala-gejala yang ada, maka suatu ketika semantik web merekamnya menjadi sebuah informasi maka informasi tersebut akan diolah oleh computer akan dihasilkan berbagai probabilitas diagnosis terkait.
2. PACS (Picture Archiving Communication System). Standard pertukaran data image antar device sehingga memungkinkan untuk mengintegrasikan dengan informasi klinis pasien. Data image tersebut suatu saat bisa dianalisa ulang (retrieval) untuk membantu memecahkan masalah kesehatan. Siemens, GE, adalah beberapa contoh perusahaan alat medis yang menyediakan perangkat software PACS pada setiap instalasinya.
3. HL7 (Health Level 7) merupakan rujukan para pengembang SIM RS untuk melakukan pengkodan data-data klinis secara teratur berdasarkan ANSI (American National Standard Institute) untuk data exchange, sharing, integration, dan retrieval informasi kesehatan elktronik antar Sistem Informasi Kesehatan. 
4. SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine)
5. SNOMED – CT

Pada hari kedua saya lebih banyak berdiskusi tentang pengelolaan organisasi IT di rumah sakit dan inovasi-inovasi yang diperlukan untuk melakukan akselerasi. Banyak programmer di Tanah Air ini yang mungkin merasa kurang dihargai jika berkecimpung di dunia kesehatan. Sebaliknya tuntutan pengembangan teknologi dibidang system informasi kesehatan semakin lama semakin besar, tidak hanya terbatas pada Billing System, Pharmacy System tapi lebih daripada itu yakni Medical Record – Control dan Management hingga pada Clinical Decision Support System.

Pentingnya IT di RS tidak hanya sekedar sebagai alat bantu, tetapi harus mampu menjadi target dan media pengembangan ilmu kedokteran masa depan. Kebanyakan RS masih menganggap sepele sector teknologi informasi, dan tidak sedikit yang masih berfikir bahwa core business RS adalah pada pelayanan kesehatan, bukan pada teknologi informasi, hal ini menyebabkan banyak sekali RS yang setelah sekian lama mengembangkan SIM mengalami kegagalan pada titik waktu tertentu.

Ini tantangan besar bagi saya dan tim PMPK FK UMY untuk menciptakan SIM RS khas untuk amal usaha kesehatan Muhammadiyah Aisyiah sebagaimana telah ditargetkan dalam Business Plan PMPK FK UMY. 

Tentang PPA (Phenilpropanolamin) sebabkan perdarahan otak dan rekomendasi BPOM RI

BPOM RI – Phenylpropanolamin Aman
BPOM RI menjelaskan, bahwa obat-obatan yang beredar di Indonesia dan mengandung Phenylpropanolamine (PPA) adalah AMAN selama sudah mendapat IJIN EDAR dari BPOM.
Berikut adalah tulisan mengenai PPA:
Phenylpropanolamine telah dipasarkan selama bertahun-tahun. Pada awal tahun 1970-an, US FDA melakukan tinjauan ilmiah atas produk OTC atau obat bebas untuk menentukan keamanan dan efektivitas produk yang dipasarkan di Amerika Serikat, dan phenylpropanolamine atau PPA atau fenilpropanolamin diikut-sertakan dalam tinjauan tersebut. Pada tahun 1976, hasil panel para ahli menyarankan agar phenylpropanolamine ke dalam kategori GRAS (Generally recognized as safe) atau secara umum aman untuk nasal decongestant. Kemudian pada tahun 1982 para ahli menyarankan agar phenylpropanolamine ke dalam kategori GRAS untuk mengontrol berat. Namun hingga kini FDA belum menyetujui phenylpropanolamine sebagai GRAS karena kekhawatiran tentang laporan-laporan berkala hemorrhagic stroke yang terkait dengan penggunaan obat ini. Kemudian pada tahun 2000-an PPA mulai banyak dibicarakan di masyarakat karena adanya laporan kejadian stroke hemorrhagic (stroke karena perdarahan) yang terjadi di Amerika Serikat. Berikut adalah reaksi dari banyak negara mengenai PPA. Berikut adalah beberapa berita Phenylpropanolamine di beberapa negara lain: Amerika Serikat – perubahan dari OTC ke obat Resep Langkah-langkah telah diambil oleh Administrasi Makanan dan Obat-obatan untuk menghapus phenylpropanolamine dari semua produk karena risiko haemorrhagic stroke. Perusahaan-perusahaan obat telah diminta untuk menghentikan pemasaran produk-produk yang mengandung phenylpropanolamine, yang digunakan sebagai decongestant di banyak obat batuk dan pilek dan produk dalam penurun berat badan, yang dijual secara bebas atau kategori OTC. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2005 FDA mengeluarkan pemberitahuan untuk mengumpulan masukkan guna diusulkan kepada pembuat aturan (rulemaking) untuk obat OTC nasal decongestant dan produk penurun berat badan yang mengandung phenylpropanolamine untuk mengubah status phenylpropanolamine sebagai nonmonograph (Kategori II) umumnya tidak dikenal sebagai aman dan efektif. Atau produk ini tidak boleh dijual secar OTC. Referensi: FDA Talk Paper, T00-58, November 2000 ; http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/ppa/; http://www.fda.gov/CDER/drug/infopage/ppa/science.htm

Jepang – Revisi label untuk phenylpropanolamine Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan menginstruksikan produsen domestik dan jalur distribusi obat-obatan untuk memperbaiki label atas produk yang mengandung phenylpropanolamine (PPA). Label tersebut memuat informasi akan adanya resiko pendarahan otak dan kontraindikasi terhadap penderita hipertensi. 1 Referensi: Farmasi Jepang, 1724, 4 Desember 2000.

Kanada – peringatan konsumen & Reformulasi Pada awalnya Departemen Kesehatan Kanada hanya mengeluarkan sebuah peringatan tentang phenylpropanolamine (PPA) yang banyak digunakan sebagai nasal decongestant dalam obat resep dan non resep untuk batuk pilek, sinus dan alergi baik dalam bentuk kombinasi produk maupun bentuk sediaan tunggal. Kemudian selanjutnya Kesehatan Kanada menyatakan bahwa produk obat yang mengandung phenylpropanolamine akan ditarik dari pasar. Mereka menyimpulkan bahwa penggunaan bahan ini di obat-obatan OTC dan resep, tidak dapat dibenarkan, walau jarang kejadian akan haemorrhagic stroke. Proses untuk menghapus semua produk yang mengandung PPA dari pasar Kanada telah dimulai. Sejumlah produsen telah diminta untuk mekalukan reformulasi obat batuk dan pilek, sinus dan alergi dengan obat alternatif yang aman dan efektif.
Referensi: Kesehatan Kanada. Siaran Pers, 2000-108, 6 November 2000.

Inggris – perbaikan informasi pasien Komite Keselamatan Obat-obatan (CSM) telah menerima bukti baru dari Haemorrhagic Stroke Project. Selama pertemuan pada tanggal 8 November 2000, mereka menyimpulkan bahwa bukti hubungan antara haemorrhagic stroke dan phenylpropanolamine (PPA) adalah lemah. Selain itu, obat-obatn untuk pilek yang ada di pasar di Inggris memiliki dosis maksimum harian yang rendah (100 mg) dibandingkan dengan produk yang beredar di Amerika Serikat (1). Ada perdebatan atas keamanan terhadap phenylpropanolamine yang mungkin tidak berlaku untuk produk-produk Inggris. Di Eropa, isomer yang berbeda yang dikenal sebagai norpseudoephedrine banyak digunakan (2). Pertimbangan dari isomer ini menjelaskan mengapa banyak obat bereaksi berbahaya di Eropa adalah adanya perubahan mental pada orang-orang di Amerika Utara sehingga mereka lebih kompatibel dengan hipertensi. CSM ini telah didukung dan disarankan untuk produsen supaya lebih meningkatkan informasi produk yang ada dengan lebih menonjol peringatan. Pasien yang prihatin tentang penghentian produk-produk yang mengandung PPA sebaiknya berkonsultasi kepada apoteker, untuk dapat menyarankan solusi alternatif. PPA- dan produk yang mengandung PPA tidak boleh digunakan oleh kelompok pasien tertentu, seperti penderita tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Referensi 1. Komite Keamanan Obat-obatan, 18 Desember 2000. http://www.open.gov.uk/mca 2. Pharmaceutical Journal, 265: 709 (2000)

Australia- tidak ada penarikan obat TGA yang telah menjadi sadar akan informasi yang berasal dari Amerika Serikat mengenai situasi PPA yang telah beredar luas di masyarakat Australia melalui pesan email. Hal ini tidak jelas dan menyesatkan penerima informasi tersebut berkaitan dengan pasar AS, bukan Australia, terutama sejak beberapa nama merek yang disebutkan, seperti Dimetapp dan Robitussin, Di Australia tidak ada penarikan atas produk berlaku yang berkaitan dengan PPA dan tidak ada produk yang mengandung PPA di pasar Australia. Sumber: WHO Drug Information Vol. 14, No. 4, 2000 {dikutip dari Anthony web id)

Takabbur Partai dan Sistem Pembiayaan Kesehatan

Meriahnya pesta kampanye partai politik yang telah berakhir dan memasuki masa tenang boleh jadi hanya milik mereka (para calon anggota legislatif) yang mengobral janji-janji dengan takabbur kebaikan dan keberhasilan kelompok masing-masing. Namun, tidak satu pun dari partai itu takabbur di bidang kesehatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa 5 tahun kepemimpinan SBY – JK yang dimulai tahun 2004 tidak ada yang benar-benar terasa spektakuler. Terkait hasil kebijakan di sektor kesehatan. Terutama sistem pembiayaan kesehatan.

Banyak partai politik mengklaim keberhasilan sektor pertanian, sektor ekonomi, dan yang sangat mencolok dan benar-benar dirasakan adalah sektor pendidikan dengan naiknya anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pembelanjaan dan Biaya Negara (APBN). Tidak hanya dirasakan oleh siswa tapi juga para guru. Mereka benar-benar merasakan dampak dari kenaikan anggaran pendidikan ini.

Namun, tidak demikian di sektor kesehatan. Meskipun diluncurkan berbagai program JPKM, JAMKESMAS, ASKESKIN, JAMKESDA dan lain sebagainya namun tidak satu pun program tersebut bisa dirasakan semua pihak. Baik pengguna layanan kesehatan maupun pekerja kesehatan (dokter, perawat, bidan, dan tenaga non-medis di rumah sakit).

Sistem Pembiayaan Kesehatan
Reformasi sistem pembiayaan kesehatan masih belum menyentuh rakyat kecil secara nyata. Jika mengacu pada standar kesehatan World Health Organization (WHO) yang menetapkan 15% dari APBN, paling tidak jika APBN 2009 lebih Rp 1,000 triliun maka anggaran kesehatan mestinya sebesar Rp 150 triliun.

Namun, tahun 2009 meskipun telah dinaikkan 3 kali lipat anggaran sektor kesehatan hanya sebesar 2.64% atau sekitar Rp 18,8 triliun. Itu pun 54,1% nya untuk biaya pembelian obat dan alat.

Bayangkan kalau dibandingkan dengan anggaran di sektor infrastruktur. Data ICS (Institute for Civil Society Strengthening?) tahun 2007, di Papua terjadi ketimpangan yang sangat mencolok antara anggaran kesehatan publik dengan anggaran kesehatan aparatur. Rakyat miskin hanya kebagian Rp 137,000 per tahun ini berarti Rp 11,000 per bulan.

Bisa dibayangkan kira-kira obat apa yang bisa dibeli dengan Rp 11,000 dan untuk menyembuhkan penyakit apa. Ketidakadilan sangat terasa kalau kita bandingkan dengan anggaran kesehatan untuk para aparatur yakni gubernur dan wakil gubernur dalam APBD 2008. Masing-masing Rp 150 juta per tahun (atau 12,5 juta per bulan), dan tiap anggota DPRD Papua Rp 48 juta per tahun (atau Rp 4 juta per bulan).

Sungguh tidak rasional. Bisa dikategorikan sebagai pemborosan anggaran daerah karena standar biaya kesehatan pejabat negara adalah paling mahal Rp 20 juta per tahun.

Sistem pembiayaan kesehatan yang diprogramkan pemerintah meskipun mencakup segala aspek reformasi kebijakan kesehatan seyogyanya memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency), dan efektifitas (effectiveness) dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai (health care financing) akan menolong pemerintah untuk dapat memobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional, serta menggunakannya secara efisien dan efektif.

Kebijakan pembiayaan kesehatan yang mengutamakan pemerataan serta berpihak kepada masyarakat miskin (equitable and pro poor health policy) akan mendorong tercapainya akses yang universal (sumber: www.jpkm-online.net).

UU Nomor 40 Tahun 2004
UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebenarnya telah mengatur pembiayaan dengan sistem asuransi salah satunya adalah ASKESKIN. Beberapa wujud pelaksanaan undang-undang ini adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP) belum mampu mencapai hasil yang menggembirakan.

Terkait dengan janji-janji kampanye yang akan menggratiskan biaya kesehatan tampaknya juga akan bernasib sama dengan janji kampanye 5 tahun lalu. Yang paling mudah untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah melihat fenomena “dukun cilik” Ponari di mana masyarakat berbondong-bondong berharap mendapat kesembuhan tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi.

Di samping itu stigma di masyarakat sudah terlanjur mengakar bahwa berobat ke layanan kesehatan pemerintah baik rumah sakit maupun puskesmas akan menelan biaya yang tidak sedikit (meskipun tidak semuanya benar) semakin menambah permasalahan rumitnya menyusun pola pembiayaan berbasis asuransi.

Penerapan pembiayaan kesehatan dengan sistem asuransi akan menggeser tanggung jawab perorangan menjadi tanggung jawab kelompok. Dan, mengubah sistem pembayaran dari setelah pelayanan diberikan menjadi sebelum pelayanan diberikan serta sesudah sakit menjadi sebelum sakit. Selain menguntungkan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan juga bisa menjadi sarana sektor swasta untuk berperan dalam upaya kesehatan nasional.

Terpinggirkan
Sistem pembiayaan yang belum maksimal salah satunya adalah belum adanya produk undang-undang yang melindungi setiap warganya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dengan biaya yang seminimal mungkin. Produk undang-undang masih banyak di bidang pembangunan ekonomi dan infrastruktur fisik.

Kalaupun ada yang spektakuler yaitu anggaran pendidikan 20% APBN pemanfaatannya di lapangan terkesan “asal proyek selesai”. Tanpa adanya kontrol yang sistematis atas penggunaan anggaran itu. Ini juga salah satu ke-”mubazir”-an anggaran.

Sektor kesehatan yang justru menyangkut kualitas hidup masyarakat belum mendapat prioritas para calon anggota legislatif di masa-masa kampanye. Kalau pun disebutkan itu sebenarnya mereka juga belum punya landasan teori dan studi yang layak terlebih dahulu –istilah orang jawa “waton omong” atau asal bicara saja tanpa tahu bagaimana mereka akan mewujudkannya jika terpilih nanti. Berbeda dengan konsep pembangunan pendidikan, ekonomi, dan ketahanan pangan yang mudah bagi mereka untuk “ditebak”. Demikian. Wallaahu alam bishowaab.

tulisan ini juga dimuat di detik.com

UMLS sebagai Diagnosis Decision Supporting System

Baru saja terinspirasi.. saat disibukkan dengan proyek pengembangan sistem informasi RS di PKU Muhammad Gombong, kami beri nama SIRST (Sistem Informasi RS Terpadu). Namun masih belum menemukan apa sebenarnya komponen “T” disini. Terpadu disini tidak hanya menggabungkan semua modul aplikasi (Ralan, Ranap, Manajemen, Enterprise Resource Plannning/ERP) namun juga bagaimana ‘T’ ini bermakna menggabungkan SIRST ini dengan RS Induk (Rujukan) yang lebih lengkap. Sehingga pasien yang tidak mampu dilayani di RS PKU Muhammadiyah Gombong ini bisa dirujuk ke tingkat diatasnya tanpa pasien harus mendapat Nomor MR (Medical Record) lagi dari RS rujukan tersebut. Misalnya ke PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang sesama amal usaha Muhammadiyah namun memiliki fasilitas yang lebih lengkap.

Perjalanan klinis pasien yang selama ini sudah terekam di SIM RS PKU Muhammadiyah Gombong langsung bisa diakses oleh PKU Yogyakarta, tinggal menambahi riwayat perawatan yang dilakukan saja. Semoga bisa terwujud, barangkali ada dari blogger yang bisa membantu mohon kirimkan sarannya.

Kedua, mengenai UMLS. NLM (National Library of Medicine) baru-baru ini meluncurkan proyek pengembangan UMLS. Tujuan dari NLM Unified Medical Language System (UMLS ^®) adalah untuk memfasilitas pengembangan sistem komputer yang bisa bertingkah seakan-akan mereka “memahami” arti dari bahasa biomedicine dan kesehatan. Fungsi utamanya adalah bisa menggabungkan berbagai data kesehatan misalnya patient records, scientific literature, guidelines, dan public health data. Resources yang dimaksud itu meliputi Metathesaurus, Semantik Network, dan SPECIALIST Lexicon.

Kalau saja di Indonesia data-data tersebut dapat diintegrasikan, tentu akan menjadi sumber penelitian baru untuk membuat diagnosis-diagnosis yang lebih tepat sehingga manajemen penyakit dapaat lebih terarah dan efektif.

Smart Hospital Information System (SmartHIS)

Beberapa hari ini pikiran saya disibukkan dengan software SIM RS yang paling ideal untuk RS di Indonesia. Akhirnya saya dapat memetakan requirements yang mungkin belum ada di beberapa software SIM yang beredar liar di beberapa RS di tanah air.

1. Integrated Modul Synchronization. Interoperabilitas modul pelayanan RS satu dengan yang lain terintegrasi dengan baik sehingga memungkinkan efisiensi dan penghematan.
2. Clinical Decision Support System. Meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan klinik oleh tenaga medis RS sehingga dapat diperoleh pengobatan yang rasional, holistic, komprehensif. Keterkaitan antara clinical pathway dengan basis pengetahuan dasar kedokteran dan terapi diharapkan mampu mengurangi resiko pengobatan yang irasional.
3. Data Exchange Protocol. RS dalam satu jaringan (yayasan, perusahaan, organisasi) dimungkinkan dapat saling bertukar data. Adanya teknologi XML (Extensible Markup Language) saat ini bisa dioptimalkan untuk pertukaran data tersebut
4. Electronic Prescription. Bayangkan jika sebuah resep dokter bisa discan dan dibaca oleh computer secara cepat menjadi sebuah text, kemudian text ini dapat terkirim ke instalasi farmasi dan petugas / apoteker meraciknya dengan cepat, pasien tinggal menunggu sebentar dan obat sudah tersedia. Ternyata teknologi ini sudah bisa dikembangkan di Indonesia (BPPT) dengan menggunakan OCR (Optical Character Recognition) yang mengembangkan model NN (Neural Network) untuk mengenali tulisan tangan (katakana, angka, simbol, huruf romawi, huruf Kanji dan huruf Jawa).
5. Diagnosis Decision Support System
6. Integrated with Voice Over IP (VoIP)
7. Workshop Server
8. Indonesian Diagnostic Relation Group (InaDRG)
9. Staff Scheduling
10. Content Based Image Retrieval (CBIR) . RS yang memiliki sarana Head CT-Scan, USG, MRI, Rontgen juga dapat dioptimalkan untuk berbagai keperluan penunjang keputusan medis maupun penelitian epidemiologi. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam pengambilan kembali suatu image atau image retrieval.

• context-based adalah pengambilan data dengan merujuk pada kandungan semantik berkaitan dengan image, biasanya berhubungan dengan deskripsi image misalnya keyword dari image.
• content-based adalah pengambilan data dengan merujuk pada fitur image seperti warna, tekstur, bentuk, atau kombinasi atau yang biasa desebut dengan Content Based Image Retrieval (CBIR).

Pada perkembangannya teknik context based menjadi tidak praktis dikarenakan adanya ukuran basis data yang besar dan penilaian subjektif dalam mengartikan image dengan text. Untuk menghindari teknik ini, maka digunakan pendekatan lain dalam image retrieval yaitu content based.

CBIR adalah salah satu metodologi untuk pemanggilan kembali data image berdasarkan content sebuah image. Teknik CBIR yang banyak digunakan adalah teknik warna, teknik tekstur, dan teknik bentuk. Pada sistem CBIR, content visual dari image akan diekstraksi dan diuraikan menggunakan metode pengekstrakan ciri. Untuk mendapatkan kembali image, user menginputkan query image. Kemudian sistem akan mengekstrak image tersebut sehingga menghasilkan fitur ciri image. Fitur ciri image query dan image dalam database akan dicari similaritynya. Image yang memiliki nilai similarity yang paling tinggi akan muncul diurutan teratas. Gambar dibawah ini memperlihatkan bentuk umum sistem CBIR. Pada image tersebut terdapat dua jalur utama yaitu query dan database. Pada kedua lajur tersebut terdapat visual content description yang akan digunakan untuk proses similarity comparison, indexing dan retrieval. (Sumber: http://www.ittelkom.ac.id).

Saat ini banyak kalangan pengembang sistem informasi rumah sakit yang belum mensinergikan dengan kebutuhan teknologi 10 – 20 tahun yang akan datang. Tentu bukan perkara mudah merealisasikan hal yang masih ”diraba-raba” akan seperti apa aplikasinya. Memang pada prinsipnya pengembangan SIM berangkat dari analisa kebutuhan, tapi bukan berarti kalo tidak dibutuhkan tidak dikembangkan bukan? Terkait hal ini, RS sebagai rumah bagi orang sakit (ya pasti…lah, hehehe) tentu tidak banyak pilihan selain keterbatasan dana juga yang paling mendasar adalah keterbatasan SDM di RS itu sendiri. Tetapi mau tidak mau jika kita ingin menjadi negara maju (masa dari dulu jadi developing country terus… CaPeDe ) maka kita harus sudah memulai berfikir ke arah sebuah smart system yang multifungsi. Seiring dengan itu perlu diketahui bahwa berbagai ilmu pengetahuan terkait interdisiplin ilmu saat ini telah berkembang di Indonesia diantaranya:

• Health Informatics (Informatika – Kesehatan)
• Biomedical Engineering (Teknik – Kedokteran)
• Clinical Engineering (Teknik – Kedokteran)
• Bioinformatics (Biologi – Informatika)
• Datamining (Komputer – Informatika)
• Softcomputing, dll

Oleh karena itu, saya berfikir mungkinkah SmartHIS seperti idealnya uraian diatas dapat terwujud ? Semoga….!

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Strategi Adopsi Teknologi dan Permasalahannya

Baru-baru ini sebuah perusahaan asal Singapura meluncurkan produk andalan yang mereka akui sebagai paling canggih di Asia, menurut Lai Teik Kin, CEO NovaHealth Pte, Ltd-Singapore yaitu Vesalius THIS (Totally Hospital Information System). Vesalius ini memiliki 2 modul utama yaitu HIS (Hospital Information System) dan CIS (Clinical Information System) yang saling bersinergi dan saling melengkapi.

 Modul HIS mengotomasi seluruh proses administrasi (back office), mencakup administrasi pasien, jadwal perawat dan dokter, farmasi, instalasi penunjang medik (lab dan radiologi), purchasing, inventory, medical record tracking, dan bahkan pemesanan makanan kepada instalasi gizi dari bagian rawat inap secara elektronik.

 Sedangkan modul CIS sendiri menyajikan seluruh proses klinis atau layanan medis baik inpatient maupun outpatient yang mencakup Outpatient Clinical Management yang terdiri dari order management, electronic medical record (EMR), medical alerts, e-prescription atau resep elektronik, serta Inpatient Clinical Management. Dengan resep elektronik tersebut, dokter cukup hanya mengetikkan resep obat yang akan diberikan ke pasiennya lewat komputer.

 Dari segi teknologi mungkin Vesalius HIS ini bisa dibilang Hi-end, pertanyaannya : Apakah software ini mampu diimplementasikan dengan baik di semua rumah sakit ? Jawabannya tentu tidak.

 Saat ini banyak bermunculan vendor-vendor IT yang menawarkan software SIM RS dengan berbagai keunggulannya (menurut mereka.red). Dari sisi pengembang semakin banyak inovasi dan requirement SIM RS dari user maka semakin senang pula mereka karena tentu akan meingkatkan pendapatan mereka dari ”jualan” program. Tidak semua vendor menawarkan independensi pengelolaan software kepada pihak RS baik melalui sistem pelatihan maupun pendampingan. Justru yang banyak terjadi adalah addiction RS kepada vendor tertentu karena sourcecode tidak diberikan kepada pihak RS. Sebenarnya bisa saja RS dalam kontrak kerjanya memasukkan klausul bahwa sourcecode adalah hak milik RS sehingga sewaktu-waktu ada perubahan tidak lagi tergantung pada salah satu vendor tersebut. Tetapi tidak banyak RS yang tahu (staff IT RS) apakah sourcecode tersebut adalah yang paling update, dalam kondisi baik dan tidak rusak.

Kalaupun diberikan tidak disertai user manual maupun dokumentasi sistem yang lengkap dan transparan sehingga sulit untuk dibongkar dan dikembangkan karena programmer RS tidak dilibatkan secara utuh pada masing-masing tahap penmbangunan. Celakanya lagi tidak semua RS mampu menggaji beberapa orang staff IT (programmer) untuk pengembangan swadaya dari sebuah SIM RS sehingga resiko kegagalan akan tinggi.

Lalu bagaimana strateginya agar kita sukses mengadopsi teknologi informasi di RS

1. Policy Assessment

Kebijakan adopsi teknologi informasi perlu memperhatikan SDM yang ada, assessment dan pemetaan budaya kerja dan tingkat kebutuhan prioritas. Adopsi tidak melulu sistem yang canggih akan tetapi output yang memuaskan semua pihak adalah hal yang paling penting. Sedangkan dalam menentukan teknologi yang digunakan, sebaiknya difikirkan untuk 15 – 20 tahun yang akan datang tidak usang. Biasanya teknologi mobile (Java) relatif lebih tahan zaman 20 tahun kedepan. Selain itu multi platform memudahkan kita dalam tahap implementasi sekaligus irit investasi. Aplikasi Opensource berbasis web saat ini sudah mulai banyak dikembangkan di Indonesia.

1. Persiapan teknis

      Jika kebijakan teknologi sudah dimatangkan dengan berbagai visi dan misi yang saling mendukung dan terkait, persiapan teknis dilevel pengembang mulai difikirkan. Pendayagunaan staff  IT melalui pelatihan-pelatihan akan sangat mendukung upaya adopsi IT di RS.

1. Tahap Implementasi

      Kesungguhan dan kerjasama antar unit di rumah sakit sangat menentukan keberhasilan implementasi teknologi. Dokumentasi yang baik dapat mengurangi kebosanan dan penolakan karyawan terhadap teknologi baru. Oleh karena itu keberadaan user champion akan memegang kendali penting yang secara langsung mengawal teknologi sesuai dengan rencana dan konsep pengembangan.

1. Tahap pemeliharaan

            Jika RS tidak ingin ketergantungan dengan vendor maka sejak awal staff IT RS perlu dilibatkan dalam desain system maupun penyusunan proses binis sebuah sistem informasi / teknologi dan pada setiap tahap implementasi. Karena hampir tidak ada sistem informasi yang sempurna, sehingga ’kadang’ diperlukan cost tersendiri untuk pemeliharaan, sehingga dengan keterlibatan staff RS dalam pengembangan bisa memangkas biaya pemeliharaan.

Dokter Keluarga dan Teknologi Informasi

Dalam upaya mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu saat ini, mimpi buruk para dokter dan penyelenggara pelayanan kesehatan adalah kerumitan dalam proses klaim medik, data klinis dan lain informasi administratif; dan, melekatnya tekanan publik, pemilik institusi pelayanan kesehatan, dan pemerintah dalam mengontrol biaya pelayanan. Upaya tanpa henti dilakukan dalam mencari solusi:

• Solusi untuk mengontrol dan menekan biaya dalam memproses informasi pelayanan
• Solusi untuk akses informasi tepat waktu dan akurat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang cost-effective dan bermutu.

Tujuan utama penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu maupun komunitas:

• bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang berfokus pada pasien dan mutu pelayanan.
• mengurangi terjadinya duplikasi penggunaan sumberdaya diagnosa dan tindakan pengobatan.
• menyederhanakan sistem untuk memudahkan akses pasien terhadap pelayanan.
• menciptakan penyelenggaraan pelayanan pasien dan kesinambungan pelayanan

Terlibatnya berbagai pihak seperti Pemerintah, Swasta dan individu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan mengakibatkan terjadinya fragmentasi dalam informasi pelayanan. Masing-masing telah “doing their piece.”, sehingga sering kesadaran dalam berkordinasi, bahkan meskipun sebenarnya telah ada sanksi bagi ketidak patuhan dalam sistim pelaporan.

Sebagai contoh, di USA; dalam sistim kesehatan yang berlaku, seorang dokter dapat saja menulis resep yang dianggap cost-effective, tetapi tidak pernah mengetahui apakah pasien memenuhi anjuran resep dan bahkan apakah menukarkan resep dengan sebenarnya. Hal ini disebabkan jarangnya komunikasi balik dengan Farmasi. Kondisi ini diperburuk dengan adanya di sekitar 1500 provider terpisah di USA dengan masing-masing memiliki aturan dan regulasi sendiri ( Bond, 1998 )

Dalam penyelenggaraan sistim pelayanan kesehatan terpadu maupun komunitas, manajemen informasi handal yang puluhan tahun yang lalu masih merupakan visi; sekarang merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan untuk terlibat.

Information tehcnoligies (IT) berperan penting dalam penyenggaraan pelayanan kesehatan dengan cara:

• IT mengintegrasikan beberapa individu maupun organisasi untuk menyatukan presepsi dalam pelayanan publik,
• IT memungkinkan terbentuknya forum bagi para profesional kesehetan untuk berbagi informasi klinik dengan interaksi yang cepat dan akurat
• IT memungkinkan tranfortasi informasi antara penyelenggara pelayanan kesehatan, asuransi, dan petugas pelayanan
• Dengan berbagi informasi suatu sistem IT yang handal dapat menurunkan biaya administrasi 23 – 29 %
• memusatkan informasi klinik dari berbagai inddividu maupun organisasi pelayanan kesehatan, informasi klinis dpt dianalisa untuk kesinambungan kebijakan pelayanan kesehatan ( Foerster,1993 )

Suatu jaringan informasi pelayanan kesehatan yg handal dpt memproses

• benefit, otorisasi, pembayaran, registrasi, dan detail perawatan oleh dokter maupun rumah sakit.
• Otorisasi rujukan, benefit, pembayaran, medical history medik, dan perintah pelayanan oleh dokter
• Data untuk para peneliti
• Data perawatan, persetujuan perawatan, dan otorisasi pembayarab oleh pihak pembayar.
• Data klaim, otorisasi pembayaran
• Data petugas, statistik penggunaan sumberdaya dan informasi petugas pelayanan

Dokter Keluarga

Kolese Dokter Keluarga Indonesia atau KDKI sebagai suatu perkumpulan dokter seminat yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Bertujuan antara lain mengembangkan ide dan konsep dokter keluarga. Dokter keluarga adalah dokter yang menjalankan praktek menurut konsep dokter keluarga; melayani pasien pada kontak pertama secara konprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Dokter keluarga bertanggungjawab melaksanakan pelayanan kesehatan personal, terpadu, berkesinambungan, dan proaktif yang dibutuhkan oleh pasiennya dalam kaitan sebagai anggota dari satu unit keluarga, serta komunitas tempat pasien itu berada dengan sifat pelayanannya meliputi peningkatan derajat kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), kuratif, dan rehabilitatif. Dokter keluarga juga bertindak sebagai perencana konsultasi atau rujukan yang diperlukan pasiennya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang semakin tidak sederhana itu, dan melayani keluarga dari berbagai kemampuan ekonomi dan tingkat pendidikan yang bervariasi luas; dokter keluarga menghadapi masalah proses administratif yang dituntut tanggungjawab profesinya dan keluarga yang dilayani. Tugas dokter keluarga nantinya semakin kompleks dengan keterlibatan perusahaan penyandang dana dari berbagai perusahaan asuransi dan JPKM/Jamkessos.

Implementasi

Kolese Dokter Keluarga Indonesia (KDKI), yang menganjurkan para anggotanya untuk teliti dalam administrasi pelayanan dan giat dalam penelitian; diharapkan dapat menerapkan sistim informasi database yang wide coverage (WAN=Wide Acces Network). Sebagai uji coba, KDKI dapat menerapkan teknologi informasi dibeberapa propinsi yang Cabang IDI-nya telah lebih maju pengorganisasiannya dan telah banyak memiliki para anggota yang telah mampu memahami:

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>Konsep dasar IT

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>Menggunakan komputer dan manajemen file

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>Word Processing

<!–[if !supportLists]–>4. <!–[endif]–>Spreadsheets

<!–[if !supportLists]–>5. <!–[endif]–>Databases

<!–[if !supportLists]–>6. <!–[endif]–>Presentations

<!–[if !supportLists]–>7. <!–[endif]–>Information & Communication

Dalam penerapannya KDKI dapat memonitor kegiatan pelayanan yang dilaksanakan para anggotanya (dokter keluarga) seperti tampak pada gambar:-1, meskipun pada beberapa kenyataan, hubungan keterkaitan tidaklah sesederhana itu.

<!–[if gte vml 1]&gt; &lt;![endif]–><!–[if !vml]–><!–[endif]–><!–[if gte mso 9]&gt; &lt;![endif]–>

Sistim Informasi Pelayanan Dokter Keluarga

Perancangan suatu database sistem harus mengakomodir segela aspek pelayanan yang dilaksanakan oleh dokter keluarga mencakup dari aspek dan kebutuhan informasi yang dituntut sistem pelayanan berupa pencatatan pelaporan (Lampiran).

Karena luasnya cakupan dan banyaknya anggota KDKI maka sistem informasi harus mampu membuat data yang sangat besar, cepat, akurat dan stabil. Karena sistem adalah berbasis website maka tingkat keamanan juga harus dapat dijamin tidak mudah diacses oleh yang tidak berkepentingan

Kesimpulan

Industri pelayanan kesehatan mengandung banyak masalah dan tantangan, suatu penata laksanaan informasi pelayanan merupakan kunci diperolehnya sistem pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dengan biaya yang ideal

Dalam menyelenggarakan suatu jaringan informasi kesehatan, terutama bila melibatkan jaringan yang lebih luas melalu internet (medical record on the internet) banyak hal harus dipertimbangkan terutama mmenyangkut sifat kerahasiaannya oleh kerena itu harus ditetapkan secara nyata wewenang akses terhadap intoformasi maupun teknologi yang handal untuk tidak gampang dibobol ( Detmer & Avorn, 1998 )

 

Kepustakaan

 

Bond, C. S. 1993. Health Information Reform: Reducing Administrative Waste and Improving the Quality of Patient Care. Senator Christopher S. Bond in SMS Statement in Support of the Health Care Information Improvement Act of 1993

Detmer, D & Avorn, J. 1998. A roundtable discussion featuring: Protecting the Confidentiality of Health Infonnation. National Health care Forum, Issue Brief No. 724. Friday, September 18, 1998. Washington, DC

Foerster. R. 1993. Creating A Hospital-Wide Information Infrastructure for the Changing Healthcare Environment. Principal Rachel Foerster & Associates, Ltd, September 9, 1993, Princeton, New Jersey

Imunisasi

Pengertian: Memberikan kepada bayi kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi

Tujuan : memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit yang dapat diimunisasi

Kebijakan : Semua bayi yang baru dilahirkan wajib dilakukan imunisasi sebelum bayi tersebut pulang

Prosedur :

• Beri vaksinasi bayi terhadap TBC, poliomielitis dan hepatitis B
• Beri imunisasi bayi sesuai pedoman berikut, tanpa memandang apakah bayi:

- Kecil (berat lahir kurang 2500 gram atau umur kehamilan kurang 37 minggu), berikan imunisasi pada usia seperti biasa (gunakan usia kronologik dan bukan usia koreksi) dan jangan mengurangi dosis vaksin

- Telah dirawat selama jangka waktu yang lama. Jika bayi masih di rumah sakit pada usia 60 hari, lengkapi satu rangkaian imunisasi (dijelaskan di bawah) dan juga berikan dtp 0,5 mL IM pada paha bagian atas, pada saat bayi dipulangkan dari rumah sakit

- Mempunyai kondisi neurologik yang stabil secara klinik (misal trauma otak)

- Dilahirkan dari ibu HIV positif

- Mendapat terapi antibiotika

- Mengalami ikterus.

· Pastikan memakai semprit dan jarum yang baru dan steril untuk imunisasi bagi setiap bayi.

Tuberkulosis (Vaksin BCG)

• Berikan imunisasi BCG sesegera mungkin setelah lahir.
• Jika bayi sakit berikan imunisasi setelah bayi sembuh dan tepat sebelum dipulangkan dari rumahsakit.
• Jika ibu bayi menderita TBC paru aktif dan telah diobati selama kurang 2 bulan sebelum kelahiran bayi atau didiagnosis TBC setelah persalinan (lihat Bayi baru lahir dengan ibu menderita TBC).
• Berikan dosis tunggal 0,05 mL intradermal pada bagian atas lengan kiri dengan menggunakan semprit khusus BCG.
• Suntikan harus menimbulkan “bleb” kecil dibawah kulit yang menyebabkan kulit mengerut seperti kulit jeruk (peau d’ orange).

Poliomeilitis (VPO)

• Berikan 4 dosis VPO
• Tanpa memandang apakah dosis pertama diberikan pada saat lahir, berikan dosis VPO pada usia 6, 10, danm 14 minggu.
• Berikan 2 tetes vaksin pada lidah

HepatitisB (VHB)

• Jika bayi sakit berikan dosis pertama segera setelah bayi sembuh
• Ibu yang menderita penyakit hepatitis akut atau tes serologis HbsAg positif lihat penanganan Bayi dengan ibu HbsAg positif
• Jika ibu diketahui HbsAg negatif dan bayi masih tetap di rumah sakit pada usia 60 hari, berikan HBV pada hari bayi dipulangkan.

Unit terkait: Instalasi Maternal Perinatal

Lihat Jadwal Imunisasi