Rumah Sakit Pemerintah Perlu Memiliki Blueprint Teknologi Informasi

13 06 2010

Beberapa hari yang lalu diundang untuk melihat dan memberi masukan tentang pemanfaatan teknologi informasi di salah satu RS tipe C milik pemerintah kabupaten di Jawa Barat. Dan seperti biasa saya terlebih dahulu merasakan bagaimana pelayanan yang diberikan, tentunya saya lebih perhatikan pada pemakaian perangkat teknologi informasinya.

Sebuah awal yang tidak terlalu menggembirakan.. setelah setengah jam berkeliling mencari tempat pendaftaran pasien, …tidak ada petunjuk, akhirnya ketemu juga, tapi.. ”wah.. sudah tutup pak, coba saja tanya langsung ke perawat poli, mungkin masih mau menerima” kata salah satu petugas pendaftaran, kira2 45 tahunan usianya, padahal masih jam 9.50 (hari Jum’at). Begitu menuju poli jawaban perawat ragu-ragu dan akhirnya ditanya keluhannya apa (saya masih berdiri) dan diberi surat rujukan untuk ke instalasi radiologi lalu kembali lagi. Bergegas menuju ruang radiologi karena takut dokternya sudah pulang. Di instalasi radiologi cukup simpel karena tidak terlalu antri dan dokter Sp.Rad. nya masih ada. Setelah hasil saya dapat berbegas saya menuju poli penyakit dalam (karena saya mengeluh batuk-batuk lama) dan kaget karena dokter sudah pulang dan perawat yang tadi memberikan rujukan sudah berkemas mau pulang (jam menunjukkan 10.30 WIB). ”Wah dokter sudah pulang pak, bapak bisa ke prakteknya saja biasanya jam 11 sudah buka praktek, nanti hasil foto thoraksnya dibawa saja”, saut perawat yang memberikan rujukan foto toraks PA tadi. Satu-satunya komputer yang saya lihat adalah komputer dokter radiologi yang digunakan untuk mengetikkan hasil pembacaan menggunakan template yang sudah ada.

Dari hasil observasi singkat tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa tidak adanya teknologi informasi dapat menghambat proses administrasi dan beresiko menurunnya kepuasan pasien. Tidak dicatatnya semua pasien dalam rekam medik adalah salah satu pelanggaran atas undang-undang praktek kedokteran. Pembayaran yang dilakukan multipoint tanpa adanya sistem informasi beresiko kebocoran anggaran dan praktek ”pungli”. Hal terpenting yang masih tampak adalah kedisiplinan staff medis/paramedis dalam menjalankan standar prosedur operasional masih rendah, terlihat dari ketidaktegasan petugas pendaftaran maupun perawat di poli. Pembuatan surat rujukan radiologi oleh perawat bukanlah kompetensinya, ini adalah sebuah pelanggaran, yang jika tidak terkendali dapat beresiko terhadap kesalahan keputusan klinis. Akhirnya pasien pula yang dirugikan.

Oleh karena itu instansi pelayanan kesehatan apalagi milik pemerintah praktis sangat memerlukan perangkat teknologi informasi yang komprehensif. Perencanaannya pun hendaknya tidak tergesa-gesa dengan tetap mengupayakan proses yang realistis tetapi efisien. Dalam hal perencanaan semestinya dilakukan oleh ahli yang kompeten dan berpengalaman di bidang hospital information system. Perencanaan sistem informasi mestinya bisa mencakup persoalan RS secara holistik dan komprehensif tidak hanya sekedar pemakaian aplikasi billing system dan medical record saja. Akan tetapi perlu dibuat blueprint atau cetak biru sistem informasi.

Secara umum langkah-langkah tersebut dapat ditempuh dengan
1.    Survey
2.    Mapping
3.    Validasi
4.    Rekomendasi, dan
5.    Dokumentasi

Hasil blueprint juga harus mampu menjawab tantangan hingga 10 – 15 tahun mendatang. Hal ini didasarkan pada proses regenerasi dan alih teknologi yang semakin cepat serta sangat dinamisnya kehidupan dan tatanan sosial masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat semakin tinggi pula tingkat pelayanan kesehatan yang harus diberikan.

Blueprint arsitektur teknologi informasi dapat terdiri dari :
1.    Arahan strategis
2.    Arsitektur aplikasi

  • Peta aplikasi
  • Persyaratan software aplikasi
  • Pemodelan software aplikasi

3.    Arsitektur infrastruktur & teknologi

Selain itu harus pula disusun blueprint tata kelola teknologi informasi sebagai bagian dari jaminan kualitas dan keberlangsungan implementasi dimasa akan datang. Diantaranya :
1.    Pengelolaan information technology leadership
2.    Struktur organisasi teknologi
3.    Pola pengambilan keputusan (decision making)
4.    Program tata kelola teknologi informasi

Dan yang terakhir adalah Rekomendasi dan Roadmap dengan dilakukan gap analysis terlebih dahulu untuk dapat melihat peta aplikasi antara sebelum dan asumsi/ilustrasi sesudah diterapkannya sistem informasi tersebut.


Actions

Information

5 responses

17 06 2010
hendito

yai mas dab. ndak cuman SIMRS saja. tapi semua aspek teknologi terkait kesehatan harus punya itu

17 06 2010
Syaiful Fatah

nah aku butuh orang-orang kayak mas hendito ini di sektor kesehatan. jago IT tapi jarang sakit, nah harusnya semakin canggih teknologi semakin banyak pula orang sehat (logikanya jangan terbalik jadi semakin sedikit orang sakit, karena tidak sakit belum tentu sehat)
lhak ngunu kan cak hendra..

11 07 2010
emzeth

waduh, wacananya bagus bener. moga dapat diimplementasikan dengan baik yah….

by: Seni Teknologi Informasi

7 10 2010
abenk

nice post….salam kenal….

7 10 2010
Syaiful Fatah

terima kasih mas mharrinovendra@yahoo.com semoga bermanfaat,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: